KEBIJAKSANAAN EKONOMI POLITIK
PEMBANGUNAN:
“HUMAN ERROR” SEBAGAI
LINGKARAN SETAN (VICIOUS CIRCLE) KEMISKINAN
Globalisasi dan kapitalisme acap dituding sebagai penyebab
kesengsaraan mayoritas penduduk dunia. Jurang perbedaan antara kaya dan miskin
lebar, bahkan ketimpangan antara kaum berpunya dan terpinggirkan di semua
negara pun memburuk
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwx3yopK-iNzJ5YkukCpIEgV6Fc8_ZbJ4MqouzyyRaUPWFY2kiONo5-SqY1pVHKIr2M5uIdyLO4qh-wGpA5SD6kzXePeu3njLutWbyXqCpJ5qmDntM3DGvt7sJmFh6fakCDj0j8SArXdc/s320/kemiskinan.jpg)
Jurang kemiskinan saat ini semakin melebar bahkan
nyaris menunjukkan situasi yang tidak bisa dianggap remeh lagi. Tinggal dan
hidup di bumi yang nyaris memiliki sumber daya berlimpah seharusnya berbanding
lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berdiam di bumi tersebut.
Namun di Indonesia sepertinya hal tersebut tidak berlaku. Arah dan kebijakan
pengelolaan SDA yang berorientasi pada pemilik modal asing semakin menggerogoti
sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Kapitalisme justru sedang
berlangsung di negara ini. Kekayaan emas dan tembaga Indonesia di Bumi Papua,
karena kelemahan negoisasi dan juga korupsi, lebih banyak dinikmati oleh
Freeport, perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang tadinya Cuma pemain
kelas gurem. Meskipun peraturan menyebutkan royalti tambang emasnya mestinya
3,75%, Freeport selama ini hanya membayar 1% kepada pemerintah.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpTcCTxPmY11ig4bYyrWcakAeBEgKHSHjmIHb2gykAEZDgEGN69XUTRJNHA9jWQ8Q54Tjj3VpF3w1chk9HF1430rc-RR8xxonp_YX5e6SSt59vyK2B5pCux9joHbGMsxQqmWLeiD38Dx0/s320/freeport-mines.jpg)
Gambar 2. Lokasi Freeport
|
|
Erry Riyana Hardjapamekas, Ketua Tim Kesekretariatan
Extrarctive Transparency Initiatif (EITI) Indonesia, mengungkapkan bahwa 30%
miliarder baru dari Indonesia adalah pengusaha batu bara, begitu pula,18% dari
nilai kapitalisasi pasar saham di Indonesia merupakan nilai kapitalisasi dari
perusahaan batu bara. Namun, hingga saat ini kontribusinya terhadap
pendapatan negara tidak lebih dari 3%, dan banyak bekas daerah tambang batu
bara seperti di Bangka Belitung atau Kalimantan yang kini merana dan tidak
sedikit warganya yang tetap hidup dalam kemiskinan. Dalam buku
Todaro:Pembangunan Ekonomi Bab Lima, disebutkan bahwa pembangunan GNI membutuhkan GNI yang lebih
tinggi dan pertumbuhan yang cepat. Namun masalah dasarnya bukan hanya bagimana
menumbuhkan GNI, tetapi juga siapakah yang akan menumbuhkan GNI, sejumlah besar
masyarakat yang ada dalam sebuah negara ataukah hanya segelintir orang
didalamnya. Jika yang menumbuhkan hanyalah orang kaya yang berjumlah sedikit,
maka manfaat pertumbuhan GNI itu pun hanya akan dinikmati oleh mereka
saja,sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah.
Selain dikuasai oleh globalisasi kapitalisme,
kemiskinan di Indonesia disebabkan karena pemerintah umumnya menutup akses
mayoritas rakyatnya untuk menerapkan kapitalisme. Contohnya adalah: kesulitan
proses birokrasi dan formalitas dalam mengurus administrasi permohonan dana
untuk modal usaha. Peraturan dan hukum yang dibuat kaum elite telah membuat
mayoritas warga tersandera di sektor ekstralegal dan terputus dari jaringan
kapitalisme dunia. Kaum elite disektor formal semakin kaya, sementara mereka
yang di luar semakin jauh tertinggal. UKM (usaha kecil menengah) merupakan
bagian penting dalam sistem perekonomian, namun UKM tidak dapat berjalan
sendiri, UKM membutuhkan peran serta pemerintah dalam melindungi hak penggusaha
kecil terkait dengan regulasi dan menjamin kestabilan siklus perekonomian dalam
negeri. Namun belakangan sejak krisis moneter melanda Bangsa Indonesia pada
tahun 2007, beberapa UKM terpaksa gulung tikar. Pada saat yang bersamaan dunia
dihadapkan pada situasi perdagangan bebas. Disatu sisi para pengusaha UKM masih
harus jatuh bangun dalam menggerakkan perekonomian, dan pada saat itu juga harus menghadapi kenyataan
untuk menghadapi perdagangan bebas. Pengusaha UKM Indonesia harus mampu
bersaing dengan produk dari luar yang akan merajai pasar Indonesia.
Sehubungan dengan permasalahan secara umum yang dialami oleh
UKM, Badan Pusat Statistik (2003) mengidentifikasikan sebagai berikut:
(1)
Kurang permodalan
(2)
Kesulitan dalam pemasaran Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004 116
(3)
Persaingan usaha ketat
(4)
Kesulitan bahan baku
(5)
kurang teknis produksi dan keahlian
(6)
keterampilan manajerial kurang
(7)
kurang pengetahuan manajemen keuangan
(8)
iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan)
A. Lingkaran Setan Kemiskinan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai Produk
Domestik Bruto (PDB atau GDP) alias total nilai barang dan jasa yang dihasilkan
Indonesia pada 2010 mencapai Rp.6.422,9 triliun. Ini merupakan kenaikan
dibandingkan PDB pada 2009 yang sebesar Rp.5.603,9 triliun. Tahun 2011
diperkirakan PDB Indonesia sudah mencapai Rp.8000 triliun. Namun angka yang
ditampilkan tidak dapat dikatakan secara serta merta bahwa angka tersebut
tercermin pada kondisi perekonomian sesungguhnya yang terdapat di lapangan. Pemerintah
hanya membahas mengenai peningkatan dan pertumbuhan dalam angka-angka
statistik. Berikut adalah APBN dalam triliun rupiah:
Tabel 1. APBN dalam triliun rupiah
Rincian
|
2012
|
2011
|
Pendapatan Negara
|
1.311,4
|
1.162,3
|
1. Pendapatan Pajak
|
1.032,6
|
877,0
|
2. Pendapatan bukan Pajak
|
278,0
|
287,0
|
3. Hibah
|
0,8
|
4,7
|
Belanja Negara
|
1.435,4
|
1.313,4
|
1. Belanja pemerintah pusat
|
965,0
|
908,4
|
2. Transfer ke daerah
|
470,4
|
405,1
|
Pembiayaan
|
124,0
|
151,1
|
1. Dalam negeri
|
125,9
|
153,2
|
2.Luar Negeri
|
- 1,9
|
- 2,1
|
Sumber: Direktorat Jenderal Fiskal,
Kementrian Keuangan RI
Angka-angka pertumbuhan perekonomian secara tidak
langsung membuat para pemangku jabatan politik dalam bidang perekonomian
semakin terlena. Seakan-akan kondisi perekonomian bangsa Indonesia baik-baik
saja. Masalah perekonomian merupakan akar permasalahan berantai dalam tatanan
kehidupan suatu warga negara. Situasi perekonomian seakan tidak berhenti
melahirkan masalah, hal ini akan berbanding lurus dengan tuntutan kebutuhan
hidup yang semakin melambung tinggi. Kaum borjuis semakin kaya dan mereka kaum
marginal akan semakin terpuruk keadaannya. Pemerintah tentunya telah melakukan
beberapa program pengentasan kemiskinan, namun dari tahun ke tahun berbagai
kasus dampak kemiskinan semakin menghantui masyarakat. Kemiskinan telah
menyeret kaum marginal dalam situasi keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan
hidup yang terus berjalan dengan cara-cara yang tidak rasional lagi sehingga
kekerasan dan kriminalitas semakin meraja lela.
Beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah
dilakukan oleh pemerintah namun belum optimal adalah sebagai berikut:
1 Pembagian beras raskin
Fakta
dilapangan: banyak pihak yang tidak berhak ikut menikmati pembagian beras
raskin banyak penyaluran di beberapa daerah tertinggal tak tepat
sasaran. Proses distribusi masih tidak merata dan
belum memenuhi azas keadilan. Masih ada masalah kemiskinan karena ada program
yang tak tepat sasaran. Raskin misalnya yang harusnya tidak menerima malah
menerima, atau sebaliknya.
2. Pemberian BLT
Pemberian
bantuan BLT juga masih menjadi kontroversi. Kasusnya sama dengan pembagian
beras raskin, warga yang berhak mendapatkan bantuan BLT terkadang justru tidak
menerima sama sekali. Belum ditambah dengan pemotongan biaya administrasi oleh
aparat setempat semakin menunjukkan bahwa BLT pun bukan solusi terbaik dalam
pengentasan kemiskinan. Kebijaksanaan seperti ini justru semakin membentuk
watak pemalas bagi warga miskin. Mereka hanya bergantung dan berharap pada
bantuan setelah itu habis dan kembali lagi seperti semula.
3. PNPM Mandiri.
Program PNPM
pada dasarnya memiliki konsep yang mengarah pada pembangunan perekonomian
kerakyatan, setiap desa akan mendapatkan jatah dana pembangunan untuk
meningkatkan perbaikan perekonomian dan kemandirian desa. Mekanisme
upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Akan tetapi
fakta dilapangan yang terjadi adalah masalah penyelewengan dana PNPM. Berbagai
masalah akhirnya muncul di permukaan, penyalahgunaan dana anggaran, korupsi,
dugaan proyek fiktif, penggelapan, pengerjaan proyek yang tidak maksimal, dana
macet, dll.
Program pengentasan kemiskinan di atas diharapkan mampu
memberi perubahan dalam kehidupan perekonomian masyarakat kelas ekonomi ke
bawah. Akan tetapi semakin lama, yang jelas terlihat adalah berbagai
ketidakberesan dalam pengelolaan program tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa
lingkaran setan dalam permasalahan
kemiskinan adalah program yang tidak tepat guna dan human
eror. Kedua faktor inilah yang menyebabkan kemiskinan, program
pengentasan kemiskinan seolah seperti fatamorgana, dari kejauhan terlihat
begitu jelas namun ketika di telusuri ternyata semuanya hanya kekosongan.
Program seperti itu sama halnya dengan program
“pepesan kosong”. Human eror
inilah yang menyebabkan kerusakan paling banyak, mereka yang diharapkan mampu
mengelola berbagai program pengentasan kemiskinan justru mereka pula lah yang
menciptakan jurang kemiskinan tersebut.
Disisi lain masyarakat yang mencoba untuk berwirausaha
harus menelan pil pahit bahwa para pengusaha UKM seperti berjalan sendiri dalam
mengembangkan perusahaannya. Sampai saat ini belum ada program pemerintah yang
benar-benar menangani keberlangsungan UKM agar tidak terberangus dalam arus
perdagangan bebas yang semakin merajai pasar dunia. Produk dalam negeri akan
kalah bersaing dengan produk luar padahal secara kualitas produk dalam negeri
mampu bersaing. Produk dalam negeri kalah bersaing disebabkan biaya/harga
produk luar negeri lebih murah. Mahalnya produk dalam negeri disebabkan karena
biaya produksi yang terlalu tinggi. Situasi seperti ini tidak akan pernah
membawa bangsa Indonesia untuk keluar dari krisis kemiskinan. Sistem kapitalis
dunia sebagai faktor eksternal telah menguasai bangsa Indonesia dalam perubahan
siklus tata perekonomian dunia, semakin diperparah dengan kondisi perekonomian
carut marut dari dalam negeri yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dan
human error itu sendiri. Pemerintah bertindak sebagai pelindung hak-hak warga
negara justru terlihat seperti memangsa warganya sendiri.
B.
Solusi
Sistem kapitalis luar dan dalam benar-benar telah
membelenggu warga negara dalam menjalankan perekonomian di negeri ini. Ketika
satu kelompok berusaha untuk bangkit dan maju menghadapi tantangan globalisasi,
dari arah yang berlawanan akan datang satu kelompok yang akan membabat habis
kemandirian dan kreativitas anak negeri. Akses untuk maju dan berkembang
ditutup dengan berbagai macam kedok “legalitas” agar kemandirian dan kreativitas
tersebut mati terkubur. Program pengentasan kemiskinan selama ini pada dasarnya
hanya menyelesaikan permasalahan secara instan. Program pengentasan kemiskinan
cenderung terlihat lebih mirip program “Simpati” untuk menaikkan popularitas
pemimpin negara. Program pengentasan kemiskinan hanya melihat masalah
kemiskinan secara terpisah-pisah atau dapat dikatakan bahwa program pengentasan
kemiskinan hanya memoles struktur bagian luar, apa yang terlihat oleh mata maka
yang diselesaikan hanya masalah itu saja. Program pengentasan kemiskinan tidak
pernah mencoba untuk memutus rantai lingkaran setan.
Semua aspek kemandirian ekonomi sepertinya telah
terbelenggu dan tidak mampu untuk bangkit. Bangsa ini tidak akan mungkin
menghadapi persaingan perekonomian dunia jika pondasi perekonomian dalam bangsa
sendiri tidak memiliki arah dan tujuan jelas. Human error dan program pepesan
kosong adalah rantai yang mengikat kaki anak bangsa untuk maju membangun
negeri. Solusi ekonomi untuk menghadapi tantangan ini tidak dapat dirumuskan
begitu saja, akan tetapi jika kita mengurai akar permasalahan ekonomi yang
terjadi maka diharapkan kita dapat menemukan benang merah yang dapat diurai dan
melihat secara objektif permasahan yang sesungguhnya. Sebelumnya telah
dikatakan bahwa human error dan program pepesan kosong merupakan permasalahan
utama yang membelenggu bangsa ini untuk bangkit dari keterpurukan. Solusi sederhana yang bisa ditawarkan
dalam paper ini adalah gerakan kemandirian rakyat itu sendiri dalam melawan human
error.
Memang bukan perkara mudah apalagi birokrasi di
bangsa ini dikuasai oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk
menghancurkan sesuatu yang dianggap mengancam kedudukan mereka. Namun sampai
kapan bangsa ini terjajah oleh sistem yang ada dalam negeri sendiri, SDA
dikuasai perusahaan asing, warga kesulitan memperoleh akses untuk mandiri,
birokrasi yang memenjarakan, koruptor semakin buas, lantas apa lagi yang bisa
dilakukan jika hampir disemua sisi fundamental negara ini dihalangi oleh
kekuatan dan kekuasaan human error. Reformasi disemua bidang merupakan satu
solusi untuk mengatasi permsalahan ini. Namun jangan sampai reformasi itu
sendiri bersifat sementara, hanya memerangi kekuasaan yang nampak dari luar.
Oleh karena itu reformasi yang dilakukan harus memiliki rencana matang tentang
apa yang akan dilakukan setelah tujuan tercapai, jangan sampai reformasi bangsa
ini harus tertahan dan koma seperti tragedi pengulingan pemerintahan Housni
Mubarak, yang terlihat kebingungan setelah berhasil melakukan revolusi.
Semangat bangsa Indonesia untuk bangkit jangan hanya menjadi sebuah euforia sehari
saja, karena bangsa ini sudah terlalu lelah untuk mengalami euforia dari masa
ke masa namun tidak menghasilkan rencana teknis yang strategis dan tepat
sasaran. Selain itu euforia semacam ini bisa saja dimanfaatkan oleh segelintir
orang yang juga memiliki keinginan terselubung dan bersembunyi dibalik
pergerakan rakyat.
C.
Referensi
Info Tempo. Hernando de Soto: Gagasan Kontroversial
dari Dunia Ketiga.2006
Joko Sugiarsono.Skenario Menggemukkan Pundi-Pundi
Pembangunan.2012.SWA